Ujian Nasional 2026: "Ganti Nama" atau "Ganti Rasa"? Analisis untuk Guru dan Orang Tua

 

Wacana kembalinya Ujian Nasional (UN) bukan lagi sekadar rumor warung kopi. Memasuki awal tahun 2026, sinyal dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) semakin kuat, namun dengan twist yang menarik. Bagi kita yang berkecimpung di dunia pendidikan—baik sebagai guru di kelas maupun teknisi di lab komputer—kabar ini membawa angin segar sekaligus kekhawatiran lama.

 

Apakah kita akan kembali ke era "belajar demi nilai"? Atau ini adalah evolusi sistem evaluasi yang memang kita butuhkan? Mari kita bedah faktanya berdasarkan data dan rekam jejak kebijakan sejak akhir 2024.

 

1.    Update Terkini: Bukan Sekadar "UN Lama" yang Bangkit Kubur

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, secara konsisten telah menyusun peta jalan ini sejak setahun terakhir. Berbeda dengan ketakutan banyak siswa, format yang disiapkan ternyata tidak "seseram" UN zaman dulu.

Dalam laporannya yang dilansir dari Kompas.com, Mendikdasmen menegaskan bahwa sistem baru ini akan berbeda dari tahun sebelumnya. Fokusnya bukan hanya menghukum siswa dengan nilai mati, tetapi memotret kemampuan nalar yang lebih komprehensif.

Bahkan, ada kemungkinan besar istilah "Ujian" akan dihapus. Seperti yang sempat dikutip oleh Tempo.co, Mendikdasmen membocorkan bahwa tidak ada lagi kata 'ujian', melainkan diganti dengan istilah lain untuk mengurangi beban mental, namun tetap berfungsi sebagai standar evaluasi nasional.

Poin Penting: Pemerintah menyadari bahwa Asesmen Nasional (AN) baik untuk memotret kualitas sekolah (raport pendidikan), namun lemah dalam memotret kemampuan individu siswa secara detail. Celah inilah yang ingin ditambal di 2026.

2.    Polemik Panas: Mengapa Opini Guru Terbelah?

Sebagai guru, kita merasakan langsung dilema ini di ruang guru.

 

Kubu Pro (Mendukung Evaluasi Standar)

Banyak rekan sejawat merasa daya juang (fighting spirit) siswa menurun drastis tanpa adanya standar kelulusan yang jelas. Orang tua pun membutuhkan barometer yang objektif untuk mengukur kemampuan anak mereka dibanding siswa dari sekolah lain.

 

Kubu Kontra (Khawatir Sejarah Berulang)

Di sisi lain, trauma akan budaya drilling soal masih menghantui. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menjadi salah satu pihak yang paling vokal. Dalam rilisnya di Metro TV News, P2G mengingatkan agar tujuan dan skemanya mesti jelas, jangan sampai siswa kembali dijadikan korban eksperimen kebijakan.

Selain itu, analisis dari Validnews.id menyoroti dampak mental pada siswa yang berpotensi meningkat jika ujian ini kembali menjadi penentu nasib mutlak (high-stakes testing).

 

3.    Sorotan Khusus: Tantangan Infrastruktur IT (Perspektif Guru Komputer)

Sebagai praktisi IT dan Konsultan Sekolah, inilah bagian yang paling krusial. Jika evaluasi nasional 2026 ini digelar berbasis komputer secara massal (bukan sampling seperti ANBK), kita menghadapi tantangan teknis raksasa.

DPR RI pun sudah mewanti-wanti hal ini. Komisi X DPR meminta ujian berbasis digital diterapkan dengan hati-hati. Infrastruktur di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) harus diaudit total sebelum kebijakan ini diketok palu.

Ketua Komisi X, Hetifah Sjaifudian, melalui laman JDIH DPR RI, juga menekankan pentingnya optimalisasi digitalisasi pembelajaran agar tidak terjadi ketimpangan hasil ujian hanya karena faktor gagap teknologi atau internet lemot.

 

Tantangan Teknis di Lapangan:

1.    Kesiapan Server & Bandwidth: Beban trafik akan naik 10x lipat dibanding ANBK jika seluruh siswa ujian serentak.

2.    Keamanan CBT: Sistem Computer Based Test harus kebal dari kebocoran soal digital yang penyebarannya hitungan detik.

3.    Kompetensi Operator: Operator sekolah butuh upgrade skill untuk troubleshooting level lanjut.

4.    Prediksi: Apa yang Harus Dilakukan Sekolah?

Sambil menunggu juknis resmi, berikut langkah strategis bagi sekolah:

• Audit Fasilitas Lab: Mulai cek kesehatan PC/Laptop sekolah. Jangan tunggu anggaran turun baru bergerak.
• Simulasi Mandiri: Guru TIK perlu membiasakan siswa dengan antarmuka ujian digital yang beragam, bukan hanya scrolling TikTok.
• Fokus Literasi: Jangan kembali ke metode hafal soal. Ajarkan siswa logika penyelesaian masalah, karena kemungkinan besar format soalnya adaptif (seperti tes masuk PTN).

 Kesimpulan

Kembalinya evaluasi standar di 2026 adalah keniscayaan. Tugas kita bukan menolak perubahan, tapi memastikan sekolah dan siswa kita memiliki "senjata" yang lengkap untuk menghadapinya. Baik itu kesiapan mental, maupun kesiapan infrastruktur digital.